Enter your keyword

Pimpinan FTSL-ITB Menghadiri Peringatan 94 Tahun PTTI

Pimpinan FTSL-ITB Menghadiri Peringatan 94 Tahun PTTI

Prof. Ir. Suprihanto Notodarmojo, PhD (Dekan), Prof. Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc., Ph.D. (WDA) Krisnaldi Idris, Ir., M.Sc, Ph.D (WDS) Noviyanti, A.Md (Kabag), Kania Santika, A.Md. (Kasubag adm akademik & kemahasiswaan) Puji Subakti, ST (Kasubag sistem informasi) dan beberapa pimpinan FTSL lainnya menghadiri peringatan 94 tahun PTTI yang di selenggarakan oleh ITB pada tanggal 3 Juli 2014 di Aula Barat.

Rangkaian kegiatan dalam acara peringatan 94 PTTI dimulai dengan sambutan dari Rektor ITB Prof. Akhmaloka,PhD. Dalam sambutannya rektormemaparkan tentang :

  1. Permasalahan kualitas pendidikan tinggi dan akses terhadap pendidikan tinggi.
  2. Peningkatan kualitas dan akses Perguruan tinggi ipteks.
  3. Peningkatan relevansi perguruan tinggi. serta,
  4. Peranan stratejik perguruan perguruan tinggi.

Setelah itu Acara dilanjutkan dengan Orasi ilmiah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dr. (HC), IR. H. AZWAR ABUBAKAR, MM. yang membawakan tematentang “Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa”. Dasar mengambil tema tersebut adalah kenyataan bahwa reformasi birokrasi merupakan priotas pertama dalam program pembangunan nasional baik dalam RPJMN 2010-2014 rancangan RPJMN 2015-2019 yang menjadi keberhasilan pembangunan nasional. Pada kesempatan tersebut juga, Menpan menjelaskan permasalahan birokrasi di Indonesia, Reformasi birokrasi untuk memperkuat daya saing bangsa serta peranan Institut Teknologi Bandung dalam reformasi birokrasi.

Daya saing Indonesia, Berdasarkan The Global Competitiveness Revort 2013-2014 (World Economic Forum, 2013), menempatkan rangking kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia berada pada rangking 38, meningkat dibandingkan tahun 2008-2009 yang berada pada rangking 55, dengan faktor utama sebagai korupsi. Rendahnya kinerja birokrasi di Indonesia di tunjukan pula dalam Wordwibe Governance Indicators oleh Bank dunia, dimana indicator efektivitas pemerintahan (government effectiveness) mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2012 (dari nilai indeks 46 menjadi 44), sementara Negara ASEAN lainnya (Filipina, Thailand, Brunei, Malaysia, Singapura) memimiliki nilai indeks sempurna 100. Sementara itu, dalam hal perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih banyak hal yang harus di selesaikan dalam kaitan pemberantasan korupsi. Hal ini antara lain di tunjukan dari data Transparency international pada tahun 2013, Indeks persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah (32 dari 100) jika di bandingkan dengan Negara-negara di asia tenggara lainnya dan berada pada rangking 114 dari 175 negara.

Permasalahan birokrasi di Indonesia

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi meliputi banyak aspek dari mulai pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi dasar dan lain sebagainya sampai dengan pelayanan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha baik usaha kecil maupun besar. Namun demikian, banyak permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi di Indonesia yang ditunjukan dengan masih tingginya korupsi, masih rendahnya pelayanan public, serta masih rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Penyebab utama rendahnya kualitas birokrasi dapat di kelompokan berdasarkan: 1. Peraturan perundangan, 2. Organisasi, 3. Sumber daya manusia (SDM) dan 4. Manajemen pemerintahan.

Reformasi Birokrasi Untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa

Reformasi birokrasi telah lama di pandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi Negara-negara yang telah maju sekalipun, dimana reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti. Hal ini di sebabkankarena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan pusat dan daerah terus berkembang, sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Peran Institut Teknologi Bandung dalam Reformasi Birokrasi

Saat ini, Indonesia dinilai masih kekurangan jumlah SDM yang memiliki kualitas sebagai perekayasa (engineer) profesional dengan kualifikasi yang di akui secara internasional. Kekurangan jumlah SDM tersebut di nilai akan mengurangi keunggulan RI ketika era pasar bebas ASEAN mulai diberlakukan pada 2015. Apabila permasalahan kekurangan SDM mulai diberlakukan pada 2015. Apabila permasalahan kekurangan SDM ini tidak diatasi segera, maka dampaknya akan memukul para insinyur atau perekayasa yang ada. Hal ini karena lapangan kerja sebagai tersedia dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) biasa diisi oleh pekerja asing memiliki keahlian dan standar lebih baik. Selain itu, persoalan rendahnya daya saing RI, khususnya pada level kesiapan teknologi, menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak diperoleh dari sektor jasa dan perdagangan , khususnya perdagangan bahan mentah seperti barang galian tambang dan kehutanan. Oleh karenanya pemerintah dinilai harus bekerja keras untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor, sehingga tidak hanya didominasi bahan mentah. Selain itu pemerintah juga perlu untuk segera membuat lembaga yang memiliki arah kebijakan teknologi bagi industry unggulan strategis di masa mendatang. Ini untuk mencegah agar Negara kita tidak semata-mata hanya menjadi pasar teknologi bagi produk kerekayasaan Negara lain.

 

                Reformasi birokrasi di Indonesia dapat tercapai dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, dan Perguruan Tinggi merupakan salah satu andalan untuk mewujudkannya.Institut Teknologi Bandung yang telah memiliki reputasi internasional sangat kompeten dalam mendorong terjadinya perubahan dan reformasi birokrasi di Indonesia. Institut Teknologi Bandung, yang dalam sejarah selalu menjadi pusat peubahan dan reformasi di Indonesia harus juga terpanggil untuk memberikan konstribusi positif dan bisa menjadi penggerak utama perubahan dan reformasi birokrasi. Institut Tekonologi Bandung dapat mengambil peran dalam dukungan pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia.

Setelah Acara orasi ilmiah tersebut, Acara di akhiri dengan pemberian penghargaan ITB kepada beberapa orang atau instansi yang telah memberikan jasa besar terhadap ITB maupun Negara. Penghargaan tersebut berupa Ganesa prajamanggala Bakti Adiutama, Ganesa Widya Jasa Adiutama, Ganesa Wirya Utama.
Orang yang menerima penghargaan ;

  1. Dr. (H.C) Ir. H. Azwar abu bakar, MM.
  2. Prof. Dr.Eng. Toshfumi Matsuoka
  3. Prof. Dr. Hideaki Kasai
  4. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna,MSc
  5. Prof. Jong Uk Choi
  6. Dr. Ir. Herman Damel Ibrahim, MSc
  7. Ir. Ferry A. Soetikno, MBA
  8. Drs. Darodjatun Sanusi, Apt, MBA
  9. Drs. Eddie Lembong , Apt
  10. Ir. Triharyo Indrawan Soesilo
  11. Ir. Bakti Santoso Luddin, MBA
  12. Dato’ Dr. Low Tuck Kwong
  13. Ir. Sakti Wahyu Trennggono , MBA
  14. Ir. Budiono Kartohadiprodjo
  15. Drs. Deden Supriyatman, MBA
  16. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar, MSc
  17. Dr Asep Karsidi, MSc
  18. Prof. Isao Takashima

Instansi yang menerima penghargaan

  1. JICA
  2. KOICA
  3. USAID
  4. PT.MEDCO Group
  5. PT. CHEVRON PACIFIK INDONESIA
  6. PT. TOTAL E & P Indonesia